Home / Pekanbaru | ||||||
Tak Punya Anggaran Cukup, Pemko Pekanbaru Diminta Buat Strategi Atasi Dampak Banjir Jumat, 12/10/2018 | 13:47 | ||||||
Banjir di Kota Pekanbaru. PEKANBARU - Tidak bisa dipungkiri, banjir dan jalan berlubang sudah menjadi problem tahunan di Kota Pekanbaru, terlebih lagi saat musim penghujan seperti sekarang ini. Banyak ditemui jalan yang berlubang dan dikhawatirkan membahayakan pengguna jalan.
Sementara anggaran untuk tambal sulam jalan yang rusak bisanya berkisar Rp8-10 miliar, tahun ini pada APBD Perubahan hanya Rp1,5 miliar. Untuk itu Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas terkait harus membuat strategi khusus dalam mengatasi persoalan banjir dan dampak yang ditimbulkan seperti jalan berlubang. "Kalau mengacu kepada anggaran, kita akui penanganan untuk banjir saja saya yakin butuh anggaran yang cukup besar hingga triliunan dan perlu perencanaan yang matang, cuma dengan kondisi hari ini kita harus ada strategi untuk membangun infrastruktur pengendalian banjir, ini sangat penting terutama untuk repitalisasi drainase primer dan sekunder dan baru diikuti dengan pembersihan drainase tersier," ungkap Roni Amriel, Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Jumat (2/10/2018). Strategi yang dimaksud Politisi Golkar yakni, meminta dinas terkait membuat pemetaan lokasi rawan banjir, penyebab banjir dan kendala di lapangan. Bahkan libatkan Camat dan Lurah untuk berkoordinasi dan berperan. Dengan harapan agar setelah dilakukan pemetaan bisa dianggarkan dan jadi program prioritas pemerintah, pasalnya problem seperti banjir ini bersentuhan dengan masyarakat langsung. "Petakan terlebih dahulu mana lokasi selama ini yang rawan banjir untuk mengetahui titik persoalan dan penyebabnya, kemudian buat aksi kalau memang ada penumpukan sampah, ada penembalan makan perlu ada pengerukan dan semacamnya agar aliran air tidak terhambat," katanya. Kemudian lanjut Roni, perangkat RT, RW, Camat dan Lurah harus berperan aktif dalam menggalakan masyarakat melakukan gotong royong dan bersih drainase, dengan tujuan daerah yang tidak terjangkau oleh pemerintah bisa dilakukan upaya pencegahan banjir oleh masyarakat. "Perlu juga libatkan Camat, lurah dan libatkan rt, rw agar persoalan banjir ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan tugas masyarakat juga," tutupnya. Penulis: Mimi Purwanti Editor: Yusni Fatimah |
||||||
|
|
Komentar Anda:
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |