Home / DPRD Kuansing | |||||||||
Keras, Ketua DPRD Kuansing "Bongkar" Masalah Pemkab Senin, 12/03/2018 | 17:57 | |||||||||
Andi Putra, Ketua DPRD Kabupaten Kuansing TELUK KUANTAN - Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra, SH, MH ungkapkan beberapa hal yang sangat penting dihadapan Bupati Kuansing, H Mursini pada sidang paripurna agenda penyampaian hasil reses anggota dewan tahun 2018 yang diusulkan tahun 2019, Senin (12/3/2018). Ketua DPRD Kuansing Andi Putra berharap Pemerintah mau meluangkan waktu membicarakan beberapa hal yang sangat penting tersebut karena bisa dikatakan tengah bermasalah. "Saya mohon minta waktu kepada bupati dan seluruh yang bertanggungjawab di pemerintahan ini," tegas Ketua DPRD Kuansing, Andi Putra dengan suara yang cukup lantang. Pertama disampaikan Andi Putra, terkait rasionalisasi APBD Kuansing Tahun Anggaran 2018. "Lucu pak, rasionalisasi kita laksanakan, APBD baru ketuk palu kok langsung rasionalisasi, ada apa?," tanya Andi Putra. Dewan katanya, mengaku kaget mendengar kabar adanya rasionalisasi pada APBD Kuansing TA 2018. "Atau ada pembohongan antara DPRD dan pemerintah terkait anggaran. Ini aspirasi rakyat, ternyata dirasionalisasi dan saya berharap ini harus segera dituntaskan, kita rapatkan segera," katanya. Kemudian, kedua terkait masalah tenaga kerja terutama honor kontrak yang menjerit, dan masih menjerit. "Dimana-mana menjerit, ada isu sampai ketelinga saya, kelembaga DPRD ini, salah satu juga statment Sekda bahwa yang diakomodir honor yang baru, ada apa ini ? Kalau saya salah hari ini saya mohon maaf, dan ini harus saya sampaikan, negeri ini keruh jangan diperkeruh lagi," katanya. Andi Putra juga mempertanyakan, dimana hati nurani sebagai pemimpin. "Pemimpin itu bukan kepentingan pribadi saja yang diutamakan, pemimpin wajib mengutamakan kepentingan bersama," ujar politisi Partai Golkar ini dengan suara lantang. "Tapi Ini isu ya, mudah-mudahan ini tidak benar, ini kita harus duduk bersama," katanya. Kemudian persoalan lain, termasuk masalah tiga pilar, masalah mutasi. "Saya juga tidak mau terlalu jauh masalah mutasi, karena ini hak Bupati. Tapi ada prosedur dan ketentuan yang wajib diutamakan," katanya. Disampaikan Andi Putra, ada masalah yang lebih urgen, saya rasa Bupati tidak tahu masalah ini. "Bupati saya rasa tidak tahu ne. Ini masalah APBD Perubahan, tapi Bupati perlu tahu, ini harus duduk bersama kita," ujar Andi. Penulis: Robi Susanto Editor: Budy |
|||||||||
|
|
Komentar Anda:
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | BRKS | OTOMOTIF| HUKRIM | OLAHRAGA | HALLO INDONESIA | INTERNASIONAL | REDAKSI | FULL SITE |
Copyright © 2010-2024. All Rights Reserved |